KEADILAN DAN KETERBUKAAN.
Keadilan : memberikan hak kepada yang berhak menerimanya; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak
pada kebenaran, sesuai dengan haknya, bertindak jujur, menyadari sepenuhnya antara hak dan kewajiban.
Pemerintah yang transparan :
Pasti akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya karen pemerintah yang menjalankan kekuasaannya menerapkan prinsip-prinsip : “ keterbukaan yang membuka kontrol masyarakat yang dipimpinnya.”
Aktivitas negara dalam meningkatkan spesialisasi di bidang pertahanan dan propfesionalisme pemerintahan dalam negeri merupakan mekanisme negara. Aktivitas ini ada yang bersifat routine dan future. Pemerintah harus memikirkan bagaimana menjalankan roda pemerintahan sesuai cita-cita dan tujuan negara. TEORI James W Gardner, 3 tujuan negara:1. Primer :
Pemeliharaan perdamaian, ketertiban, keamanan, keadilan, mengutamakan kebahagiaan individu.
2. Sekunder :
Mencapai kesejahteraan warganya; memelihara kepentingan bersama, membantu kemajuan nasional.
3. Tertier :
Memajukan peradaban dan kemajuan rakyatnya.
Penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan, contohnya:
Memajukan peradaban dan kemajuan rakyatnya.
Penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan, contohnya:
a Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya, terbentuk hubungan yg
tidak imbang antara rakyat-pemerintah
tidak imbang antara rakyat-pemerintah
b Para birokrat lupa bahwa rakyat memiliki andil yang besar terhadap eksistensi birokrasi pemerintah,
peranan rakyat kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara.
Rakyat berada di posisi yang lemah di hadapan birokrasi.
peranan rakyat kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara.
Rakyat berada di posisi yang lemah di hadapan birokrasi.
c
Adanya pen"sakral"lan birokrasi; praktik kekuasaan birokrasi dengan sistem patrimonial (pejabat hierarki bawah harus mendapat restu dan petunjuk dari pejabat hierarki atas untuk dapat bertindak; birokrat bawah tidak mempunyai inisiatif sendiri; menunggu “petunjuk presiden”
Adanya pen"sakral"lan birokrasi; praktik kekuasaan birokrasi dengan sistem patrimonial (pejabat hierarki bawah harus mendapat restu dan petunjuk dari pejabat hierarki atas untuk dapat bertindak; birokrat bawah tidak mempunyai inisiatif sendiri; menunggu “petunjuk presiden”
d Kuatnya “bandul” sentralistik dalam birokrasi
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak ada keterbukaan :
1 Tumbuh dan berkembangnya KKN pada semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkatan.
2 Pejabat atau kepala daerah yan terpilih karena politik uang, akan selalu memikirkan strategi bagaimana
modalnya bisa kembali.
modalnya bisa kembali.
Misalnya :
1.Mem Murk Up nilai proyek, shg keuntungannya pembengkakan nilai proyek jadi besar dan .
2.Pungutan tidak resmi/Pungli,
3.Penyunatan anggaran bagi rakyat miskin.
1.Mem Murk Up nilai proyek, shg keuntungannya pembengkakan nilai proyek jadi besar dan .
2.Pungutan tidak resmi/Pungli,
3.Penyunatan anggaran bagi rakyat miskin.
a 4.Penyuapan untuk bs masuk tender suatu proyek,
5.Suap untuk menjadi PNS
Ini semua menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam.
5.Suap untuk menjadi PNS
Ini semua menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam.
b Dan menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin.
Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi hal mutlak bagi jalannya suatu pemerintahan yang bersih dan transparan.
Syarat- syarat bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan :
1. 1. Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman keimanan yang berdimensi akhlak atau moral
individu penyelenggara negara
individu penyelenggara negara
2. 2. Perbaikan kontrol masyarakat
3. Perbaikan budaya yang kondusif; memperbaiki budaya mesyarakat yang rusak
4. Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat dalam
penyelenggaraan negara.
penyelenggaraan negara.
Wallahu a'lam.
